Category: Berita

Dalam dua artikel sebelumnya tentang iklan “sekolah gratis, pasti bisa” dan realitas bahwa bahwa masih dipungutnya  biaya Rp 575.000 per siswa untuk memasuki jenjang SMP. Dan angka-angka ini bervariasi tergantung daerah dan kebijakan sekolah. Depdiknas UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas mengatur  pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Pusat + Pemerintah Daerah dan masyarakat sebesar minimal 20% dari belanja negara/daerah. Namun, selama bertahun-tahun, pemerintah masih belum merealisasikan anggaran 20% tersebut. Dan dalam kurun 2005-2008, para guru dalam wadah PGRI menuntut pemerintah SBY-JK untuk mematuhi UU 20/2003 agar APBN memberi porsi 20% bagi pendidikan. Hingga  Mei 2008, para guru memenangkan gugatan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar pemerintah SBY-JK mematuhi UU 20/2003 khususnya anggaran 20% APBN untuk pendidikan. Inilah salah satu kemenangan para pendidik  menuntut hak mendidik generasi muda.  Pemerintah SBY-JK “terpaksa” menganggarkan 20% APBN untuk pendidikan. Angka ini meningkat bak  disampar petir, karena kita tahu bahwa sektor pendidikan pada tahun 2007 hanya menerima sebesar 11.8% dari APBN (Rp 50.02 triliun). Dan pada tahun 2008 hanya 12% dari APBN (Rp 61.4 triliun). Dan pada tahun 2009, pemerintah baru menganggarkan pendidikan 20% APBN setelah digugat oleh para guru melalui PGRI. Sekali lagi saya tekankan, agar rakyat tidak  mudah didoktrin dengan opini absurd melalui iklan yang menisbikan perjuangan para guru (PGRI) yang tidak henti-henti menyuarakan 20% selama 3 tahun. Berikut ini saya sampaikan Buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (DPL) TA 2007 dan 2008. Dalam mengaudit hasil laporan dana BOS dan dana pendidikan lainnya, BPK RI mengambil uji sampling pada 4.127 sekolah di 62 kabupaten/kota, serta hasil pengolahan kuesioner yang telah diisi kepala sekolah. Catatan penting : Data penyalahgunaan anggaran ini hanya disampling 4127 sekolah SD/SMP dari sekitar 200.000 SD/SMP. Atau angka tertera hanya mencatat 2% dari total penyalahan anggaran dana BOS. Dari hasil audit dan pengolahan data di lapangan, maka diperoleh statisik penyelewangan dana BOS dan dan pendidikan dasar lainnya sebagai berikut : 1. Sebanyak 62.85% sekolah tidak mencantumkan penerimaan BOS dan DPL (indikasi korupsi) 2. Sebanyak 4.12% sekolah tidak mengratiskan biaya operasional sekolah pada siswa didiknya 3. Dana BOS sebesar Rp28.14 miliar digunakan tidak sesuai peruntukannya (indikasi korupsi). 4. Buku dana BOS buku sebesar Rp562.4 juta tidak sesuai dengan buku panduan BOS  (indikasi korupsi) dan senilai Rp656.7 juta belum/tidak dapat dimanfaatkan. 5. Terjadinya indikasi korupsi sebesar Rp 2.41 miliar dana safeguarding ************ Sebenarnya ada 12 temuan penyalahan penggunaan anggaran BOS dan DPL dari hasil pemeriksaan BPK RI. Namun dalam kesempatan ini, saya hanya mengambil 5 dari 12 laporan temuan penyalahgunaan anggaran BOS dan DPL yang merugikan negara hingga puluhan bahkan triliun rupiah. Dalam laporan setebal 93 halaman tersebut juga secara jelas merilis kabupaten/kota yang bermasalah dalam menggurus dana BOS dan DPL.  Penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah pada 32 provinsi mengalami keterlambatan 1 sd 66 hari untuk TA 2007 dan 1 sd 60 hari untuk TA 2008, sehingga bank/diknas setempat mendapat keuntungan dari dana ‘tabungan’/bunga setoran yang ditanamkan di bank-bank tersebut. Begitu juga, penitipan uang pajak senilai Rp1.212,00juta atas DAK Bidang Pendidikan yang diterima sekolah di Kota Jayapura dipergunakan untuk kepentingan lain dan sisa dana penitipan uang pajak sebesar Rp423,18juta belum disetor ke kas negara Salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengorganisasian dan implementasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota. Birokrasi masih menjadi biang kebocoran dana negara. Mestinya Depdiknas melalui Mendiknas Bambang S sudah melihat hal ini jauh ke depan dan tidak dengan begitu ambisius melancarkan iklan “sekolah gratis”. Jika Anda memang piawai dalam pendidikan, jangan khawatir Anda akan diangkat sebagai Mendiknas lagi oleh Capres yang menang, tanpa harus memenangkan salah satu capres, karena jelas sekali dana iklan sekolah gratis “bisa” menggunakan dana rakyat. Akhir kata, apa makna “sekolah gratis”, jika reformasi birokrasi di Depdiknas masih jauh dari harapan serta terjadi penyalahgunaan anggaran karena ketidakprofesionalan pejabat Depdiknas baik di pusat maupun daerah serta mental korup yang masuk dalam sendi-sendi para pendidik? Salam Perubahan, 2 Juli 2009ech-wan Sumber Data : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Dana BOS dan DPL TA 2007 dan 2008

Indonesia sebenarnya adalah merupakan negara yang memiliki Potensial Energi Panas Bumi (geothermal) terbesar di dunia, tersebar di 253 lokasi yang dip erkirakan dapat menghasilkan listrik sekitar 27,000 MW atau sekitar 40% dari cadangan energy panas bumi dunia (Berdasarkan data Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia), oleh karena itu PT.PLN bersama dengan Perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang energi melakukan ekplorasi Geothermal Tampomas.yang akan dibangun di Kecamatan Buahdua, disekitar kawasan rekreasi pemandian Cipanas di kaki Gunung Tampomas sebelah Utara, yang memiliki kandungan panas bumi cukup potensial sekitar 55 mega watt.Namun, Proyek Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Gunung Tampomas hingga kini masih belum 100 % mendapat peersetujuan warga sekitar, masyarakat yang bermukim diwilayah proyek tersebut masih belum bisa menerima rencana pembangunan pembangkit listrik tersebut. Dari ketiga desa yang wilayahnya akan dibangun proyek, Desa Cilangkap, Desa Narimbang dan Sekarwangi, mayoritas dari mereka masih menolak pembangunanannya, menindaklanjuti wacana tersebut, PT. WIKA Jabar Power Geothermal, pelaksana pembangunan PLTP Gunung Tampomas, Sabtu (16/4) bertempat di Hotel Hegarmanah laksanaan sosilalisasi dengan tokoh dan perwakilan dari ketiga desa tersebut.Dikatakan narasumber, tenaga ahli pengeboran panas bumi, bahwa berdasarkan struktur tanah, lokasi dan teknology yang nanti akan digunakan, pengeboran pembangkit listrik tenaga uap tersebut dikatakannya aman untuk dilaksanakan. “ Struktur tanah dilokasi tersebut keras yang terdiri dari batuan, jadi, kekhawatiran masyarakat akan terjadi musibah serupa Lapindo tidak beralasan. Tingkat kebisingan yang ditimbulkan PLTP tak perlu dikhawatirkan, karena wilayah pemukiman berada pada batas aman. Wilayah pemukiman berada lebih dari tiga kilometer dari proyek, karena batas yang dimungkinkan adalah minimal satu kilo dari pembangkit listrik bila dilingkungannya dilindungi hutan sebagai peredam, dan tiga kilo bila tak ada tumbuhan sebagai pelindung kebisingan !, “ katanya.Dikatakan salah seorang perwakilan dari warga, mereka sempat melakukan kunjungan ke Kamojang Kabupaten Garut, wilayah yang sudah sejak lama dibangun pembangkit listrik serupa, berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan, dampak dari proyek tersebut sangat memprihatinkan, perkampungan yang dulu ada tepat dibawah PLTP, kini direlokasi karena sudah tidak layak huni, debit air menurun drastis akibat dari eksploitasi panas bumi tersebut, belum lagi efek samping dari limbah yang dihasilkannya nanti.“ Kalau agak jauh dari tempat itu, kami setuju, tanah itu tumpuan hidup kami, kami mayoritas petani yang hidup dari bercocok tanam. Jadi, kalau kalau lingkungan disana sudah tidak dapat produktif lagi yang disbabkan proyek, jelas keberatan, “ imbuhnya. Belum lagi, tingkat kemiringan tanah disana sekitar 60 derajat yang rentan akan bahaya longsor, “ Belum ada proyek saja sering longsor, apalagi nanti !, “ pungkasnya.Setelah medengar keluhan perwakilan masyarakat tersebut, PT. WIKA Jabar berusaha memberikan penjelasan dan meyakinkan tentang kelayakan pembangunan proyek yang tidak akan merugikan masyarakat, tetapi higga berakhirnya acara masih juga belum bisa mengerti.

Masyarakat kota Sumedang kini mempunyai tempat yang bisa dibanggakan untuk menumpahkan kemampuannya dalam seni domba, karena kini  di Desa Garudra Kecamatan Cimalaka telah dibangun fasilitas tersebut diatas tanah seluas ± 4 H dengan dengan arena yang cukup luas berukuran 20 m x 20 m, unjuk ajang kebolehan domba kesayangan mereka. Dalam rangka peresmian fasilitas tersebut, Sabtu ( 17/4) digelar kompetsi seni domba Se-Jawa Barat yang dilaksanakan dua hari, dimulai Sabtu 17 April sampai hari Minggu, yang diikuti oleh para seniman dari seluruh penjuru tanah Jawa Barat.  “ Lomba ini dilaksanakan oleh DPC Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) Sumedang. Untuk hari petama, Sabtu ini rencananya akan dibuka dan diresmikan oleh Bapak Bupati yang akan didampingi pa Wabup dan Kepala Disbudparpora, sedangkan peserta yang terdaftar sebanyak 103 pasang , tetapi sekarang yang telah melakukan registrasi 95 pasang, jadi ada 8 pasang domba dari semua itu yang belum mendaftarkan diri pagi ini, tetapi jumlah peserta masih bisa bertambah, karena pendaftaran masih bisa dilakukan , Sedangkan untuk peserta besok belum pasti ! “ ungkap Andika W. Dirgantara putera salah seorang panitia lomba yang juga pengelola Pamidangan AR. Lomba yang dilaksanakan di Pamidangan milik Irjen. Adang Rohana (AR), yang kini telah pensiun, terbagi dalam empat kelas, kelas A, B, C dan kelas D. Untuk Kelas C dan B perlombaannya dilaksanakan hari sabtu, sedangkan kelas A dan D, dilaksanakan besok, Minggu (18/4). Masih dikatakan Andika putera pemilik Pamidangan, bahwa even ini memperebutkan Trophy dari Bupati Sumedang DR. H. Don Murdono, SH. M.Si dan untuk ‘ The Best ‘-nya sebuah sepeda motor keluaran pabrik ternama

Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) Indonesia tekankan agar DPR Kabupaten Sumedang untuk mendukung perjuangan ARWT dala m realisasi programnya, karena selama ini kebijakan anggaran cenderung tidak berpihak kepada rakyat.“ Jangan ada alasan defisit, harus riil, dengan pemerataan yang berkeadilan, dimana anggaran harus ‘Pro Rakyat’. Sekarang ini anggaran untuk masyarakat seperti ‘ gunung terbalik’, tidak sempurna, hal ini akan sangat berbahaya. Anggaran harus mengakar kebawah, dimana pucuknya semakin kecil,” hal ini disampaikan Drs. H. Sanusi Mawi, M.Si, Ketua Unum ARWT Indonesia, Rabu (2/2) lalu dalam audien yang digelar di Ruang Paripurna Gedung DPR Kabupaten Sumedang, yang mana hal ini sudah direkomendasikannya kepada presiden.Disampaikan Sanusi, audien dilakukan karena adanya dorongan dan pertanyaan dari pengurus ARWT dari tiap kecamatan, yang hingga kini masih belum ada penjelasan tentang penyampaian aspirasi dalam audien tahun 2009 lalu. “ Untuk menghindari adanya demo, maka kami berusaha untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam temu wicara ini. Bisa dibayangkan kalau seluruh masyarakat RT/RW Se Kabupaten Sumedang berdatangan kemari mempertanyakannya, “ imbuh Sanusi.Dikatakannya, bahwa materi pembicaraan dalam audien yang kedua kalinya ini adalah untuk menyampaikan permasalahan serupa yang tahun 2009 lalu tidak ada respon sama sekali.Dalam penyampaian aspirasi masyarakat RT/RW, mereka mengharapkan perhatian pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan pengurus RT/RW yang merupakan ‘ ujung tombak dan ujung tombok’ dalam membantu semua program yang digulirkan pemerintah dalam melaksanakan konsep/program-program pembangunannya. “ Semua program akan bermuara di pengurus RT/RW ini, karena mereka yang berada di ‘ ring ‘ paling bawah, yang otomatis apabila ada permasalahan atau ketidakpuasan warga, RT/RW-lah yang jadi ‘ kambing hitam’ -nya !, tetapi mengpa RT/RW yang berada di ‘Zona’ paling depan ini tak pernah dilirik sama sekali, apalagi mendapat ‘Reward’ dalam perjuangannya ?. “Sementara Ketua Panitia Aspirasi Program RT/RW Kabupaten Sumedang Tahun 2011, Andi Ansyaruding, menyampaikan beberapa poin yang merupakan usulan bantuan dana operasional untuk Lembaga RT dan RW, hal ini guna realisasi dalam pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumedang (RPJPMD 2009-2013), yang terdiri dari permohonan bantuan Dana Opersional (100 rb/3 bln), dana untuk Pembinaan ( Kabupaten, Kecamatan, Desa) dan Tunjangan Hari Raya th (THR)100 rb/th.Disampaikan Andi,alam harapannya, agar aspirasi ARWT Kab Smd, dimana pokok-pokok pandangan tersebut dapat dibuat dalam bentuk PAGU yang ketetapan.Sementara itu, Ketua DPR Kabupaten Sumedang, Drs. H. Sarnata, yang ditemani empat anggota lainnya, menyampaikan apresiasinya terhadap program-program dan sangat sangat setuju dengan visi dan Misi ARWT. Menjawab aspirasi yang dikemukakan dalam audien tersebut, ia menyerahkannya kepada Ketua Harian Anggaran yang merupakan leading sector -nya.Ketua Harian Anggaran, Atang, yang didampingi 4 orang anggota Badan Anggaran lainnya, menyampaikan bahwa fihaknya bukannya tidak merespon akan aspirasi ARWT pada tahun 2009 lalu, Bukan lupa, tetapi melihat akan azas prioritas, karena kondisi keuangan yang sangat tidak memungkinkan untuk menindaklanjuti aspirasi yang diajukan pada beberapa tahun lalu tersebut. Dikatakannya, bahwa konsekwensi kebijakan yg sdh ditempuh dan tidak berhenti, membuat Anggota Badan Anggaran dihadapkan pada target prioritas dalam RPJMD 2009/2013, yaitu bidang pelayanan dasar dan infra struktur, untuk pendidikan Kabupaten Sumedang sudah 54 %, angka minimal dalam Peraturan Pemerintah adalah 20 %, subsidi untuk antisipasi masyarakat yang tidak ke cover jamkesmas atau lainnya, peningkatan kualitas Infrastruktur, jalan, air bersih dan lainnya, “ Untuk jalan, ditahun 2011 ini, kami punya kewajiban sekitar 700 Km lebih, belum lagi dalam APBD yang sudah ditetapkan kemarin, ada hutang untuk ADD, kita punya tunggakan !, “ kilah Atang.Diakuinya, di TAPD tidak ada usulan untuk ARWT, “ Tetapi hal ini akan dijadikan bahan telaahan kami, ada peluang dalam evaluasi gubernur, kita akan coba buat formulasi baru, dengan mengingat kondisi pemerintah Kabupaten Sumedang yang mempunyai beberapa target dan akan dibicarakan alternatif dalam pembahasannya, karena saat ini belum ada agenda untuk membahas kebijakan gubernur, “ pungkasnya.Dalam kesempatan terakhir, Ketua Umum ARWT Indonesia, mengatakan bahwa untuk realisasi dari hal tersebut tergantung ‘ niat’ para pemegang kebijakan, “ Berpihak kepada rakyat atau tidak ?, dalam menetapkan kebijakan, jangan seperti Gunung Terbalik !”, pungkasnya mengulang kalimat yang sempat dikatakannya beberapa saat lalu.