Category: Berita

https://www.liputan6.com/news/comment/6144962/bawa-ilmu-dari-guangzhou-malaka-jaya-bakal-jadi-daerah-percontohan-teknologi-air-siap-minum Liputan6.com, Jakarta Malaka Jaya akan menjadi daerah percontohan pemanfaatan teknologi air siap minum di kawasan padat penduduk. Keberhasilan itu diadopsi dari teknologi ramah lingkungan hasil studi Ketua RT8 RW4 Malaka Jaya, Jakarta Timur, Dr. Taufiq Supriadi yang datang langsung ke Kota Guangzhou, Tiongkok. Kunjungan ini merupakan hasil dari undangan resmi langsung dari perusahaan Swirlova Inc. di Guangzhou, Tiongkok. Undangan itu sebagai apresiasi atas Media Percontohan Pencegahan Krisis Planet yang telah dikembangkan di RT8 RW4 Malaka Jaya, dan sudah tercatat di Google Maps serta mendapatkan perhatian di dunia internasional. Program ini akan dikembangkan untuk melengkapi dan akan menjadi tambahan Item di Media Percontohan Pembelajaran Pencegah Krisis Planet Malaka Jaya. Inovasi Lokal Selain itu, akan ditambah inovasi lokal lainnya seperti pembuatan kolam lele di atas saluran U-ditch serta pemanfaatan sumur resapan dalam dan pemanfaatan lubang biopori untuk mengolah sampah organik. Tujuannya untuk mengurangi beban/bau ke landfill/TPA. Dukungan Walikota juga diharapkan menjadikan Jakarta Timur sebagai role model nasional dalam pengelolaan lingkungan berbasis kemandirian warga, data, dan teknologi. “Saya mendukung upaya Dr. Taufiq untuk menjaga lingkungan tetap lestari dengan cara masing-masing sesuai Pasal 70 ayat (1) UU 32/2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Saya sepakat dengan Wakil Ketua Umum DPP ARWT Indonesia ini bahwa sebagai pemimpin di lingkungan terkecil harus komit pada pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, sosial yang diterima, dan ekonomi yang layak,”  ujar Dr. Munjirin. “Jadi ide-ide beliau (Dr. Taufiq, red) di kawasan padat penduduk harus didukung dan disebarkan kepada wilayah lain. Terlebih lagi, Ketua RT8 RW4 Malaka Jaya ini adalah juga sebagai Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Rukun Warga Rukun Tetangga Indonesia (ARWT Indonesia) yang berpotensi dapat menyebarkan gagasan ini lebih luas yang akan mendukung Presiden dalam meningkatkan ketahanan ekonomi dan pangan warga,” lanjutnya. Berharap jadi Daerah Percontohan Nasional dan Internasional Dalam penutupannya, Dr. Taufiq menyampaikan bahwa semua inisiatif tersebut merupakan persembahan untuk mendukung visi Jakarta Timur yang lestari, transparan dan guyub. Oleh karena itu, ia berharap agar Jakarta Timur dapat menjadi percontohan nasional sampai internasional. “Semua inisiatif ini kami persembahkan untuk mendukung visi Jakarta Timur yang lestari, transparan, dan guyub. Harapan kami, dengan dukungan Bapak Walikota, Jakarta Timur dapat menjadi percontohan nasional bahkan internasional,” ucap Taufiq. Audiensi ini turut didampingi oleh Asisten Ekonomi Jakarta Timur, Fauzi dan Arsyad Pengurus RT8, serta diakhiri dengan penyerahan Buku “Suara-Suara dari Pos Ronda” sebagai hasil kerja bidang Litbang ARWT Indonesia yang didalamnya ada testimony dari Dr. Munjirin (TS/Wang).

Ditulis Oleh: Ichsan Emrald Alamsyah https://republika.co.id/berita//sgpp1m349/kolaborasi-ip-ki-dan-arwt-jadi-langkah-konkret-untuk-lingkungan-lestari REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum DPP Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI), H. Baskara Sukarya, membahas upaya menjaga pelestarian lingkungan dalam Podcast Asosiasi Rukun Warga Rukun Tetangga Se-Indonesia (ARWT). Podcast Penjaga Nusantara episode ke-7 ini berlangsung di Rumah Podcast Penjaga Nusantara dan dipandu oleh Taufiq Supriadi, yang juga merupakan Founder Media Percontohan Pembelajaran Pencegah Krisis Planet di Malaka Jaya serta Wakil Ketua Umum ARWT Se-Indonesia. Dalam diskusi tersebut, H. Baskara Sukarya menekankan tujuan pembentukan IP-KI, yang adalah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional. Selain itu, IP-KI juga berperan dalam berbagai inisiatif yang mendukung kemerdekaan dan pembangunan Indonesia. Baskara menyatakan bahwa IP-KI sangat mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat melalui edukasi dan aksi nyata seperti penanaman pohon dan pengelolaan sampah. “Kami ingin bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menerapkan program-program lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan bela bangsa,” ujar Baskara Sukarya. Ia juga mengapresiasi dan berkenan untuk bekerja sama dengan RT dalam program edukasi dan sosialisasi lingkungan. Salah satu contohnya adalah kegiatan di RT8 RW4 Malaka Jaya yang mendukung inisiatif 40 item pencegah krisis planet, termasuk pengelolaan sampah dan penanaman pohon. Sementara Taufiq Supriadi, menyebut hadirnya Ketua Umum IP-KI, Baskara Sukarya, di acara ini menjadi penyegaran dan pencerahan bagi Sobat Penjaga Nusantara dalam mengembangkan pemikiran alam menjaga lingkungan yang berkelanjutan. Taufiq juga menyoroti sejarah IP-KI sebagai organisasi kebangsaan tertua di Indonesia yang didirikan oleh Jenderal Nasution dan Jenderal Gatot Subroto pada 20 Mei 1954. Menurutnya, IP-KI memiliki program utama untuk menjaga ekosistem, keanekaragaman hayati, dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. “IP-KI ini jelas sangat luar biasa, dan semoga semakin banyak tokoh negara ini yang berkenan membahas lingkungan hidup supaya lingkungan kita tetap lestari,” pungkas Taufiq Supriadi.

Ditulis Oleh : Jaja Su,marja Diedit Oleh : Arita Mulat Kristianadewi https://rri.co.id/daerah/834790/asosiasi-rw-dan-rt-dorong-pj-bupati-majalengka-naikan-insentif-kesejahteraanKBRN, Majalengka: Menindaklanjuti aspirasi pengurus RT dan RW di Majalengka, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) Indonesia menyatakan komitmen mereka untuk terus memperjuangkan peningkatan insentif bagi para ketua RT dan RW di seluruh Indonesia.  Insentif yang diterima saat ini dianggap sangat minim dan tidak sebanding dengan tanggung jawab besar yang mereka emban dalam menjaga kerukunan dan ketertiban warga di wilayah masing-masing. Ketua DPC Asosiasi RW RT/ARWT Kabupaten Majalengka H. A.Irwan Bola mengatakan, para ketua RT dan RW adalah garda terdepan dalam menyelesaikan berbagai masalah warga, mulai dari pertikaian antar warga hingga penanganan kasus kesehatan darurat.  “Saat ini, insentif yang diterima oleh para ketua RT dan RW jauh dari cukup. Di Jawa Barat, rata-rata insentifnya berkisar Rp150-200 ribu per bulan, kecuali di Kabupaten Cianjur yang sudah mencapai Rp500.000 per bulan berkat perjuangan ARWT Indonesia,” ucap Bendahara Umum DPP ARWT H Irwan Bola. Menurut H Irwan, yang juga dikenal sebagai pengusaha bola dari Majalengka, menyatakan bahwa ARWT sedang berupaya untuk meningkatkan insentif tersebut menjadi setara Rp 500 ribu per bulan di seluruh Jawa Barat, salah satunya di Majalengka. Langkah ini, kata dia, diharapkan dapat memberikan penghargaan yang sesuai atas peran penting yang dimainkan oleh para ketua RT dan RW dalam masyarakat.  “Kami menganggap bahwa insentif yang diberikan saat ini tidak sebanding dengan beban tugas yang mereka pikul. Oleh karena itu, kami akan memperjuangkan agar insentif ini bisa meningkat secara signifikan,” katanya, Kamis (18/7/2024). Menurut Irwan Bola, idealnya insentif untuk ketua RT dan RW adalah sekitar Rp 1 juta per bulan. Namun, untuk mencapai angka tersebut, selain dari APBD, dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat diperlukan.  “Dalam jangka panjang, kami berharap insentif ini dapat ditingkatkan hingga mencapai standar Upah Minimum Regional (UMR) di Jawa Barat. Namun, hal ini hanya bisa direalisasikan dengan dukungan dari APBN,” ujarnya. Irwan menegaskan pentingnya pengawalan terhadap anggaran besar yang dialokasikan untuk daerah, agar dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan motivasi para pemimpin masyarakat ini. “Uang negara itu adalah uang rakyat, termasuk uang para ketua RW dan RT. Oleh karena itu, anggaran besar tersebut harus diawasi dan dikelola dengan baik agar dapat dialokasikan untuk meningkatkan insentif para ketua RT dan RW, khususnya di Majalengka atau di Provinsi Jawa Barat,” katanya. Selain fokus pada peningkatan insentif, ARWT juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para ketua RT dan RW agar mereka lebih dihormati dan diakui, setara dengan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  “Kami akan terus mensinergikan dan mengkolaborasikan peran RT dan RW dengan Pemerintahan Desa dan BPD. Kolaborasi ini sudah berjalan, namun kami ingin memformalkannya agar lebih efektif,” ucapnya Irwan Bola. Menurut dia, kenaikan insentif ini diharapkan dapat memberikan motivasi lebih bagi para ketua RT dan RW untuk terus bekerja keras dalam menjaga kerukunan dan ketertiban di lingkungan dan peningkatan insentif dan kapasitas, para ketua RT dan RW diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan efektif. (*)

TNI AU. Sebagai pejabat baru dilingkungan Kota Tasikmalaya Danlanud Wiriadinata Letkol Pnb Adi P. Buana, S.H., M.I Pol., terus merangkul semua golongan untuk memperkenalkan diri sekaligus memberi citra yang baik untuk satuan yang dipimpinnya yakni Lanud Wiriadinata. Untuk itu Danlanud Wiriadinata berkesempatan menghadiri acara Halal Bihalal ARWT Kota Tasikmalaya yang diselenggarakan di Rumah Makan Sambal Hejo Jalan Letjen Mashudi, Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya. Minggu, (22/05/2022). ARWT adalah Asosiasi Rukun Warga dan Tetangga yang berbentuk organisasi masyarakat dan bertujuan membantu program pemerintah dalam percepatan pembangunan bangsa, membantu kepentingan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat secara timbal balik serta menggalang dan mengkoordinir keberadaan RW dan RT dalam melaksanakan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kehidupan beragama. Mengusung tema “Spirit Silaturahmi Untuk Meningkatkan Sinergi Antar Pengurus ARWT Kota Tasikmalaya” menurut Ketua DPC ARWT Kota Tasikmalaya H Odang Saepudin, S.E., kegiatan ini juga sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan pengurus PAC ARWT Tingkat Kecamatan Kota Tasikmalaya. Ditulis Oleh : Wiriadinata

Sumber Artikel berjudul ” Insentif RT RW Minim, DPP ARWT Perjuangkan Kenaikan Jadi Rp500 Ribu/Bulan “, selengkapnya dengan link: https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-017692037/insentif-rt-rw-minim-dpp-arwt-perjuangkan-kenaikan-jadi-rp500-ribubulan PIKIRAN RAKYAT-Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) Indonesia, akan terus memperjuangkan peningkatan insentif  para ketua RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) se- Indonesia. Pasalnya, insentif yang saat ini didapat dari pemerintah sangat minim. Bahkan besaran insentif yang diterima dinilai tidak sebanding dengan beban berat yang  diemban dalam menjaga kerukunan dan ketertiban warga di masing-masing wilayahnya.   “Para ketua RT dan RW itu sebagai garda terdepan di lingkungan warga. Tugas mereka  cukup berat. Aya warga nu garelut (ada warga yang berkelahi) atau warga nu  geuring (yang sakit), ketua RT dan RW lah yang mengurusnya. Sampai-sampai ada warga yang belum dapat BPJS Kesehatan, mereka  yang dimarahi. Ketika Pemilu seperti sekarang ini, para ketua RT dan RW ikut  disibukan dalam proses pelaksanaanya. Akan tetapi, insentif yang mereka dapat minim,  jauh tidak sebanding dengan beban tugas yang mereka pikul,” ujar Bendahara Umum DPP ARWT Indonesia  A. Irwan Bola di Sumedang,  Rabu 7 Februari 2024.   Berangkat dari keprihatinan itu lah, lanjut dia, dia bertekad dan sudah berupaya memperjuangkan peningkatan insentif para ketua RT dan RW se-Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Ada dua kapasitas yang dipakai untuk memperjuangkan perbaikan kesejahteraan para ketua RT dan RW. Selain melalui jalur organisasi Perkumpulan ARWT,  juga dengan pencalonannya  di DPD RI pada Pemilu sekarang ini.    Irwan Bola yang dikenal luas sebagai pengusaha bola (bola sepak) dari Majalengka menyebutkan, insentif yang diterima para ketua RT dan RW khususnya di Jabar rata-rata di kisaran Rp 150-200.000/ bulan. Terkecuali di Kabupaten Cianjur yang sudah menembus  Rp 500.000/bulan.   “Insentif RT dan RW di Cianjur bisa Rp 500.000/bulan, hasil perjuangan pengurus ARWT Indonesia. Nah, kami akan memperjuangkan kenaikan insentif para ketua RT dan RW se-Jabar supaya merata Rp 500.000/bulan, seperti halnya di Cianjur,” tuturnya    Sebetulnya, kata dia, nilai insentif sebesar itu adalah jumlah minimal. Idealnya, dua kali lipat, yaitu Rp 1 juta/ bulan. Terkait hal itu,  ARWT sudah mengajukan peningkatan insentif RT dan RW  Rp 1 juta/bulan. “Saya akan terus memperjuangkan peningkatan insentif RT dan RW, maksimal bisa menembus Rp 1 juta/ bulan,” tuturnya dengan penuh semangat.   Bahkan bukan mustahil secara jangka panjang, insentif RT dan RW bisa diperjuangkan hingga  menembus senilai UMR di Jawa Barat. Akan tetapi, anggarannya mesti bersumber dari APBN. “Sebab, kalau dianggarkan dari APBD, nonsense bisa terealisasi. Jadi, harus dari APBN, ” ujar Irwan.   Menurutnya, upaya meningkatkan insentif sampai standar maksimal apalagi sampai senilai UMR, bukan isapan jempol belaka. Sebab, dirinya tahu persis kondisi keuangan APBN di pemerintah pusat. Dari sekira Rp 3.000 triliun anggaran di APBN, Rp 1.000 triliun di antaranya  dialokasikan ke daerah, berupa DAU (Dana Alokasi Umum), DAK  (Dana Alokasi Khusus), Dana Desa, dan lain sebagainya.   Lebih jauh Irwan Bola menegaskan, uang negara itu uang rakyat, termasuk uang para ketua RW dan RT juga. Uang tersebut menjadi “rebutan” di daerah. Oleh karena itu, anggaran yang besar tersebut harus ada yang mengawal.    “Kami akan me-manage RT dan RW sekaligus  meningkatkan kapasitasnya,  supaya anggaran yang besar itu bisa dialokasikan pula untuk peningkatan insentif para ketua RT dan RW, khususnya se-Jabar,” ucap pengusaha yang produksi bola sepaknya pernah dipakai Piala Dunia di Prancis tahun 1998 silam.   Ia menambahkan, dirinya juga berupaya seoptimal mungkin meningkatkan kapasitas RT dan RW supaya mereka dihormati, layaknya kepala desa dan BPD. Upaya lainnya,  akan lebih mensinergiskan sekaligus mengolaborasikan peran RT dan RW  dengan Pemerintahan Desa dan BPD.  “Memang kolaborasinya sudah jalan, tapi secara formal belum. Ini juga yang akan saya upayakan,” tutur Irwan Bola yang aktif di beberapa organisasi.*** Sumber Artikel berjudul ” Insentif RT RW Minim, DPP ARWT Perjuangkan Kenaikan Jadi Rp500 Ribu/Bulan “, selengkapnya dengan link: https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-017692037/insentif-rt-rw-minim-dpp-arwt-perjuangkan-kenaikan-jadi-rp500-ribubulan Penulis: Adang Jukardi Editor: Nuryani

Ribuan massa membanjiri Kantor Satuan Kerja NVT Pembangunan Waduk Jatigede beberapa waktu lalu. Ribuan massa yang terdiri dari 34 desa tersebut menuntut berbagai permasalahan yang timbul sehubungan dengan pembangunan waduk yang menurut mereka merugikan masyarakat. Aksi yang dikoordinir Konsorsium OTD Waduk Jati Gede ini menuntut agar hak-hak mereka didengar pihak pengambil kebijakan dan menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta penanganan permasalahan-permasalahan yang ada dalam proyek pembangunan ini. Konsentrasi Massa yang berawal di Alun-alun Darmaraja kemudian menelusuri Jalan Raya Wado, Dusun Malingping, menuju Desa Cigintung masuk Jalan Lingkar Genangan Waduk Jatigede dan menjelang siang hari kemudian bermuara di depan Kantor Satker NVT Pembangunan Waduk Jatigede, dilanjutkan kemudian dengan menyampaikan orasi silih berganti diselingi dengan meneriakkan yel-yel serta dilengkapi berbagai spanduk dan pamplet yang berisikan luapan ketidak puasan mereka terhadap kebijakan-kebijakan pihak Satker, Panitia Pembebasan tanah (P2T). Keadaan sempat memanas ketika massa mencoba memasuki gerbang Kantor Satker dan melempar botol minuman dan lainnya, yang dihadang pihak keamanan dari Dalmas Polres Sumedang, tetapi hal ini tak berlangsung lama, karena pihak satker memberikan kesempatan dialog yang diwakili oleh tokoh-tokoh OTD dan perwakilan Konsorsium. Ifan, Koordinator Demo Simpatik menyampaikan, bahwa Pembangunan Waduk Jatigede, ternyata pada kenyataannya hanya menyengsarakan rakyat, dalam implementasinya cenderung mengabaikan hak-hak dan aspirasi OTD Waduk Jatigede, “ Pembebasan lahan sampai saat ini belum tuntas, banyak yang belum dibebaskan, terlewat kekurangan luas, salah klasifikasi,salah penerima hak, terisolir dan rawan bencana “, katanya.Disampaikannya pula, bahwa saat ini terdapat 8.485 KK (26.010 jiwa) OTD Waduk Jatiegde yang masih beerdomisili di area genangan yang harus se Disampaikannya pula, bahwa saat ini terdapat 8.485 KK (26.010 jiwa) OTD Waduk Jatiegde yang masih beerdomisili di area genangan yang harus segera pindah/ dipindahkan. 80% (6.667 KK) menghendaki untuk di resettlement sesuai arah minat masing-masing, sisanya 13% swakarsa/ mandiri dan 7% transmigrasi, “ Hingga kini Pemprov. Jawa Barat dan kabupaten terkait belum menentukan kepastian hukum tentang program relokasi ”, tandasnya. Dilain kesempatan, Dedi, Sekjen. Konsorsium, mengatakan bahwa warga Sumedang jangan dijadikan korban bagi kepentingan Jatigede, tetapi harus dijadikan pemanfaat, baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam pengelolaannya. Menjawab pertanyaan dan aspirasi warga, Atje Arifin Abdullah, Sekretasis Daerah Sumedang yang dalam hal ini bertindak sebagai Panitia Pengadaan tanah (P2T), mengatakan bahwa pembebasan lahan sudah sesuai dengan aturan, pembebasan lahan dilakukan atas laporan yang diterima dari Satker Jatigede dan P2T yang melakukan pendataan, ” Kita bersama-sama menentukan proses antara pemerintah, masyarakat dan satker, proses ini dilakukan agar masyarakat tidak dirugikan ”, kata Atje. Diakui Atje, bahwa pembebasan lahan tahun 1982, 1984 dan 1986 memang masih ada yang belum terakomodir dan akan diteliti daerah mana saja yang terlewat dan belum dibebaskan. Menyikapi aspirasi pengunjuk rasa, Ir. Muhammad Rijal, M.Sc, Kepala Satker Jatigede, menyampaikan bahwa ia hanya sebagai pemegang kuasa pengguna anggaran, dan hanya melakukan/ melaksanakan kegiatan saja, tidak dalam posisi pengambilan kebijakan, karena dalam pengambilan keputusan, harus sesuai dengan instruksi atasan, katanya. ” Jadi bila ada permasalahan, kami melakukan pengerjaan tidak sendiri, tetapi berdasarkan arahan dan petunjuk dari atasan ! ”, lanjutnya, tapi ia berjanji untuk membawa permasalahan yang disampaikan dalam dialog ini kepada atasnnya untuk segera ditindaklanjuti. Penyampaian aspirasi yang berlangsung cukup panas ini berakhir dengan penyampaian lembar aspiras dari masing-masing perwakilan, yang mengerucut pada tiga tuntutan, yaitu ; (1) Satuan Kerja NVT Pembangunan Waduk Jatigede harus segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan bagi kepentingan pembangunan waduk, sebelum pembangunan fisiknya selesai, (2) Pemprov. Jabar dan Kabupaten terkait, harus menyelesaikan dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede, dengan memperhatikan hak-hak dan aspirasi OTD Waduk jatigede, (3) Menghentikan sementara pembangunan fisik Waduk Jatigede, sebelum adanya ketegasan dan kejelasan para pengambil kebijakan dalam menyelesaikan masalah dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede.